Tjakramedia.com, Tanjung Pinang – Usai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021, atau di awal tahun 2022 ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuat peryataan pers melalui chanel YouTube nya bahwa kasus Covid-19 di Kepulauan Riau mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
Berawal dari 2 kasus, kemudian naik menjadi 93 kasus, lanjut lagi menjadi 140 kasus dan terakhir sampai 168 kasus. Alhasil kasus Covid-19 di Kepri menjadi tertinggi ke-2 di Indonesia, berada dibawah DKI Jakarta yang mencapai 526 kasus.
Mencermati pernyataan pihak BNPB ini, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad langsung memberikan pernyataan jika kasus baru Covid-19 di awal tahun 2022 yang dibacakan oleh BNPB tersebut memang terjadi di Kepri.
Namun, lanjutnya, yang tertular bukan masyarakat Kepri, melainkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke tanah air dan melalui jalur yang ada di Kepri, baik Batam, Tanjung Pinang maupun Karimun.
“Seharusnya hal superti ini tidak terjadi lagi. Harus sudah dipisahkan antara data masyarakat Kepri dan data PMI yang tertular covid19,” ucap Ansar, Kamis (6/1/2022).
Dikatakan Ansar, pada akhir Desember 2021 lalu pihaknya sudah berkoordinasikan dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terkait data PMI yang pulang dan pergi melalui jalur Kepulauan Riau dan dinyatakan terkonfirmasi virus Covid-19.
“Kita sudah meminta kepada Pemerintah Pusat agar ada pemisahan data antara PMI dan data masyarakat Kepri,” ujarnya.
Menanggapi data BNPB tersebut, Ansar yakin jika yang dibacakan merupakan kasus yang menimpa para PMI dan bukan kasus yang menimpa masyarakat Kepri.
Sejauh ini dari segi capaian vaksinasi, Kepri termasuk yang terbaik di Indonesia. Begitu juga dengan tingkat kepatuhan masyarakat Kepri dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Ditambah lagi, baru saja kita melakukan survey serology dan hasilnya tingkat titer antobodi masyarakat Kepri mencapai 89,6 persen. Itu artinya masyarakat Kepri termasuk sudah kebal terhadap virus covid19. Yang penting tetap patuhi prokes,” tegasnya.
Atas dasar itulah Ansar mengaku merasa perlu mendatangi kantor Kementerian Kesehatan RI di akhir Desember lalu. Dengan tujuan utama meminta agar ada pemisahan data masyarakat Kepri dan PMI yang terjangkit virus Covid-19.
Karena jika para PMI yang tertular juga digabungkan dengan masyarakat Kepri, tentu saja kasus covid di Kepri tidak akan pernah habis. Karena selamanya Kepri akan tetap menjadi jalur lalulintas keluar dan masuknya para PMI.
Pemerintah Provinsi Kepri, saat ini sedang gencar melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19, salah satunya dengan melakukan berbagai sosialisasi dan memaksimalkan vaksinasi.
Saat ini Pemprov Kepri juga sedang gencar melakukan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun di seluruh Kepri. Hal ini juga bagian upaya untuk melindungi masyarakat Kepri dari bahaya pandemi.
Oleh sebab itu, dia berharap kebijakan pusat yang menunjuk Kepri sebagai salah satu jalur pemulangan PMI ini tidak berdampak terhadap semangat masyarakat Kepri yang ingin selalu sehat, dan kemudian bisa mengembalikan semangat pemulihan ekonomi guna bangkit dari keterpurukan.
“Kita yakin Pemerintah Pusat juga melihat apa yang sedang kita lakukan dan tujuan dari setiap kebijakan yang kita buat. Sebagai perwakilan pusat, Pemprov Kepri hanya meneruskan apa yang menjadi program pemerintah pusat,” tuturnya. (r)