JAKARTA – Ketua DPW PPP DKI Jakarta Terpilih, H. Saiful Rahmat Dasuki, S.IP, M.Si, menilai bahwa polemik kepengurusan yang terjadi di DPW PPP DKI Jakarta dan di beberapa daerah lainnya, sangat mungkin disebabkan karena adanya arogansi kepemimpinan di DPP PPP. Selain itu, juga banyak terjadi pembungkaman terhadap aspirasi-aspirasi kader di daerah.
“Masalah kepengurusan PPP di beberapa daerah mungkin disebabkan karena adanya arogansi kepemimpinan di DPP PPP yang cenderung lebih mengakomodir orang luar (selain kader PPP -red) untuk menjadi pengurus PPP, sementara kader PPP sendiri tidak diberi kesempatan. Serta banyak melakukan pembungkaman terhadap aspirasi kader, seperti tidak menjalankan Keputusan Muscab atau Muswil yang dilaksanakan di DPC atau DPW”, ujar pria yang akrab dipanggil Bang Ipul saat dihubungi, Kamis (9/6/2022).
Baca juga : Buka Muscab PPP Batam, Sarafuddin Aluan Motivasi Kader Jadi Walikota Batam
Konflik kepengurusan di tingkat daerah dipastikan akan berdampak pada menurunnya elektabilitas PPP pada Pemilu 2024 mendatang karena mengakibatkan mesin partai tidak bergerak. Kondisi tersebut juga dapat memicu munculnya gerakan Mosi Tidak Percaya pengurus di daerah terhadap DPP PPP karena dinilai terlalu mengintervensi kepengurusan di daerah.
“Karena banyak masalah serupa yang terjadi di daerah, perolehan suara PPP pada Pemilu 2024 pasti akan terpengaruh. Campur tangan DPP PPP terhadap kepengurusan di daerah yang terlalu dalam bisa saja disikapi teman-teman di daerah dengan mengambil langkah di luar hukum, seperti melakukan gerakan Mosi Tidak Percaya”, pungkasnya.
Meskipun putusan PN Jakarta Pusat atas sengketa kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta telah menetapkan gugatan Bang Ipul, dkk terhadap DPP PPP tidak dapat diterima karena mengandung kekurangan formil, namun Bang Ipul tetap akan memperjuangkan haknya sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta Terpilih melalui Mahkamah Partai.
“Kita (Bang Ipul, dkk -red) tidak akan pernah berhenti berjuang. Untuk kedepan, perjuangan (menyelesaikan sengketa kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta -red) akan dilakukan melalui Mahkamah Partai”, tegasnya. (dk/red)