Tjakramedia.com,Jakarta – Rencana PT. Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor hingga 105 ribu unit mobil pikap guna mendukung operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memicu polemik di tengah publik. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif nasional yang selama ini telah menunjukkan daya saing kuat di pasar global.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, menjadi salah satu pihak yang paling vokal mengkritik rencana tersebut. Ia menilai, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan secara moral maupun profesional untuk melakukan impor dalam jumlah besar, apalagi di tengah kondisi industri otomotif domestik yang sedang menghadapi tekanan.
“Tidak ada legitimasi moral, profesional dan sejarah kecuali hanya ingin meraup rente yang bisa membenarkan rencana impor ini,” kata Jumhur kepada wartawan, Minggu (22/2/2026).
Menurut Jumhur, industri otomotif Indonesia telah terbukti mampu bersaing secara global. Hal ini terlihat dari capaian ekspor kendaraan yang terus berjalan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun pasar domestik tengah mengalami perlambatan. Ia menegaskan, kemampuan produksi nasional sebenarnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional KDKMP tanpa harus bergantung pada impor.
Di sisi lain, pasar otomotif dalam negeri saat ini disebut tengah mengalami penurunan daya beli masyarakat. Sejumlah pabrikan bahkan dilaporkan melakukan efisiensi dan pengurangan tenaga kerja akibat turunnya penjualan. Dalam situasi seperti ini, kebijakan impor dinilai dapat memperburuk kondisi industri dan berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih luas.
“Dengan kinerja ekspor seperti itu, saya nggak habis pikir kok ada pikiran mau ngimpor mobil hingga 105 ribu unit. Itu kan sama saja dengan merendahkan kemampuan bangsa sendiri. Setahu saya Presiden itu gandrung industri. Mudah-mudahan saja kegandrungan itu tidak berubah,” ujar Jumhur.
Ia pun mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana impor tersebut dan mengutamakan pembelian kendaraan produksi dalam negeri. Selain menjaga keberlangsungan industri, langkah itu juga dinilai sejalan dengan semangat peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta penguatan kemandirian ekonomi nasional.
Jumhur menambahkan, keputusan strategis yang melibatkan anggaran besar seharusnya mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap tenaga kerja dan ekosistem industri. Menurutnya, keberpihakan kepada industri nasional bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga menyangkut harga diri dan kedaulatan bangsa dalam membangun sektor manufaktur.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak PT. Agrinas Pangan Nusantara belum memberikan penjelasan resmi mengenai latar belakang, urgensi, serta skema pembiayaan rencana impor 105 ribu unit mobil pikap tersebut. Publik pun masih menunggu klarifikasi pemerintah terkait langkah yang akan diambil menyikapi polemik yang berkembang. (DK)