Tjakramedia.com, Jakarta – Dalam langkah strategis mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan penerimaan devisa negara, Kejaksaan Agung menggelar Rapat Tingkat Menteri di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. Acara ini membahas program Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Kamis(02/01/2024).
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, Jaksa Agung Burhanuddin, Menko Polhukam Jenderal (Purn) Budi Gunawan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, hingga Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono. Mereka menyampaikan dukungan penuh untuk memastikan keberhasilan program-program yang telah dirancang.
Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan, pembentukan kedua desk ini merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Meski baru dibentuk pada November 2024, kedua desk telah menunjukkan kinerja signifikan.
“Kinerja yang ditunjukkan kedua desk ini sangat membanggakan. Ini langkah nyata untuk mendukung stabilitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Jaksa Agung.
Rapat tersebut juga membahas desk pencegahan korupsi dan tata kelola berfokus pada sinergi antarlembaga untuk mencegah tindak pidana korupsi serta memberikan pendampingan kepada BUMN dan lembaga negara dalam tata kelola bisnis. Sementara itu, desk peningkatan penerimaan devisa bertugas memperkuat pengawasan terhadap penerimaan devisa dari ekspor, impor, dan jasa, serta menyusun kebijakan inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kejaksaan, melalui berbagai bidang, telah mengambil langkah konkret. Dalam ranah perdata, Kejaksaan memberikan pendampingan kepada BUMN untuk mencegah tindak pidana korupsi. Di sektor sumber daya alam, Kejaksaan turut aktif dalam pembenahan tata kelola industri kelapa sawit, termasuk menyusun kebijakan satu peta tematik perkebunan.
Sejak Oktober hingga Desember 2024, Kejaksaan berhasil mengamankan 89 proyek pembangunan prioritas nasional, 28 proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), dan 1.120 proyek prioritas daerah. Hal ini bertujuan memastikan optimalisasi penerimaan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi.
Namun, tantangan besar masih membayangi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia stagnan di angka 34 pada 2024, dengan peringkat turun dari posisi 110 ke 115 dunia. Jaksa Agung menegaskan pentingnya langkah pencegahan yang lebih efektif.
“Korupsi adalah musuh bersama. Inisiatif ini merupakan langkah nyata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Burhanuddin.
Rapat menghasilkan beberapa poin penting, yaitu penegakan hukum harus menghasilkan efek jera tanpa mengganggu belanja pemerintah, pemanfaatan teknologi seperti e-katalog dan e-government perlu didorong untuk meminimalkan peluang korupsi, dan kerja sama internasional harus ditingkatkan untuk mengembalikan aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri.
Selain itu juga ada poin tentang efisiensi penanganan kasus diantaranya biaya penegakan hukum harus seimbang dengan nilai aset yang dipulihkan dan pengelolaan narasi publik, dimana komitmen pemerintah harus ditampilkan secara tegas dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.(*).