Tjakramedia.com, Batam – Sebanyak 30 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak Jaya melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Batam pada Kamis (26/10/2023) siang.
Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Zakaria Telenggen bersama Wakil Ketua I Miren Kogoya serta Wakil Ketua II Yoranius Wonda ini, disambut hangat Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, S.H., M.H. bersama Leo Anggara Saputra, S.H., Anggota Komisi II.
Dalam kunjungannya tersebut, DPRD Kabupaten Puncak Jaya ingin belajar banyak soal pengelolaan Pendapatan asli Daerah Kota Batam yang nantinya bisa menjadi bahan referensi untuk bisa diterapkan di Puncak Jaya.
“Sebelumnya saya ucapkan terima kaasih atas penerimaan yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu semuanya di Batam. Dan kehadiran kami disini guna melihat dan mengetahui secara langsung pengelolan pendapatan asli daerah dari Batam,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Zakaria Telenggen.
Dan dirinya melihat, bahwa perkembang di Kota Batam sudah sangat maju pesat. Salah satunya, sistem perpajakan yang ada di sejumlah tempat telah menerapkan pola-pole elektronik. Sementara di kota asalnya masih sangat sulit untuk diterapkan.
“Dari sisi perpajakan, kami melihat Batam sudah sangat maju. Mengingat, semuanya sudah dalam sistem elektronik. Sementara di kami masih dalam proses dan sedang menuju ke arah sana. Oleh karena itu, kehadiran kami disini sangat tepat guna menyerap dan belajar banyak terkait ini semua,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto menyambut baik kunjungan kerja yang dilakukan 30 Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya. Dan pihaknya mengatakan bahwa letak Kota BAtam yang sangat strategis memberikan nilai tambah. Mengingat, berdekatan dengan negara Singapura, Malaysia dan Vietnam.
Sehingga Kota Batam yang tidak memiliki sumber daya alam dan hanya mengandalkan dari sektor Industri dan Pariwisata ini, memanfaatkan geografis tersebut untuk terus maju dan berkembang.
“Batam ini memang bukan daerah penghasil produksi. tetapi kami lebih banyak kepada jasa dan industri. Bahkan Batam kini lebih dikenal sebagai destinasi Pariwisata selain Bali dan Jakarta. Walhasil, hal ini juga memberi nilai positif. Dan pemungutan retribusi baik pajak dan lainnya, memang sudah dilakukan secara digital. Dan sejauh ini sudah berjalan dengan baik,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, APBD Kota Batam Tahun 2023 mencapai Rp3,2 triliun dan separuh dari APBD itu bersumber dari pendapatan asli daerah. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tentu akan meningkatkan pembangunan di Kota Batam.
Sementara, BP Batam telah menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BP Batam Tahun 2023 yakni peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan sektor prioritas nasional dengan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Rencana Kerja dan Anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2023 merupakan unsur dari Prioritas Nasional 2 RKP Tahun 2023, yaitu Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan 4 fokus pembangunan yaitu Industri Manufaktur, Jasa, Pariwisata dan Logistik.
Ia menyatakan Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran BP Batam Tahun 2023 untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BP Batam Tahun 2023.
Pagu Belanja BP Batam dalam Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp2.068.248.980.000,- (dua triliun enam puluh delapan miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
Jumlah tersebut bersumber dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1.782,3 miliar atau 86,17 persen; Rupiah Murni (RM) sebesar Rp286 miliar atau 13,83 persen yang dialokasikan untuk dua program yaitu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp888,77 miliar (42,97 persen); dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1.179,48 miliar (57,03 persen).
“Walhasil kondisi ini pun membuat pertumbuhan ekonomi Batam tumbuh 6,84 persen pada 2022 (data BPS). Sebelumnya, pada 2021, pertumbuhan ekonomi Batam di angka 4,75 persen dan di 2020 di angka -2,55 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pun paling mencolok pada 2022, di mana Batam sukses menjadi daerah tertinggi pertumbuhan ekonomi dibandingkan daerah lain di Kepri,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini.
Sejalan dengan semangat dan cita-cita bersama serta tetap dalam sinergitas yang kompak dan kolektif, tegasnya lagi, Pemko Batam dan BP Batam sudah melaksanakan berbagai program strategis pembangunan Batam.
“Adapun, pembangunan yang dilakukan yakni pengembangan Bandara Hang Nadim sebagai pusat logistik dan transit hub berkelas internasional,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, peningkatan jalan-jalan utama Kota Batam dengan drainase yang memadai, sebagai pendukung utama konektivitas antar wilayah Batam untuk meningkatkan sektor industri dan pariwisata.
Bahkan BP Batam telah menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BP Batam Tahun 2023 yakni peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan sektor prioritas nasional dengan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Rencana Kerja dan Anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2023 merupakan unsur dari Prioritas Nasional 2 RKP Tahun 2023, yaitu Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan 4 fokus pembangunan yaitu Industri Manufaktur, Jasa, Pariwisata dan Logistik.
Bahkan Komisi VI DPR RI telah menyetujui Pagu Anggaran BP Batam Tahun 2023 untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BP Batam Tahun 2023. Pagu Belanja BP Batam dalam Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp2.068.248.980.000.
Jumlah tersebut bersumber dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1.782,3 miliar atau 86,17 persen; Rupiah Murni (RM) sebesar Rp286 miliar atau 13,83 persen yang dialokasikan untuk dua program yaitu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp888,77 miliar (42,97 persen); dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1.179,48 miliar (57,03 persen). Diakhir kegiatan, kedua pimpinan lembaga legislatif ini pun bertukar cinderamata. (r)